Sistem ekonomi yang bagaimana yang diterapkan atau berlangsung di Indonesia, sering diperdebatkan dan dipermasalahkan. Pertanyaan sederhana yang jawabannya pelik ini bukan saja mengundang rasa ingin tahu mahasiswa ekonomi sendiri, tetapi juga kalangan awam. Akan tetapi, sebelum beranjak kearah sana, suatu uraian mengenai pengertian sistem itu sendiri, kompleksitas sebuah sistem dan keterjalinan antar sistem serta mengenai sistem-sistem yang ada, kiranya dapat menjadi pengantar pemahaman yang memadai.
3.1 Pengertian Sistem
Sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek ata objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial. Makhluk-makhluk hidup, untuk suatu sistem kehidupan. Barang atau alat, untuk suatu sistem peralatan. Data atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut. Himpunan subjek-objek tadi membentuk sebuah sistem dengan perangkat kelembagaan yang mengatur tentang bagaimana subjek-objek yang ada bekerja. Perangkat kelembagaan meliputi lembaga berhubungan, cara kerja dan mekanisme, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek-objek tersebut agar serasi. Kaidah atau norma dapat berupa aturan dan peraturan, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar orang. Kaidah juga bisa berupa ketentuan teknis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar komponen sebuah alat atau perlengkapan. Sistem bukan sekadar himpunan suatu subjek atau himpunan suatu objek , sistem juga bukan sekadar himpunan kaidah atau norma, bukan pula kumpulan lembaga/badan/organisasi. Sebuah sistem adalah jalinan semuaitu, yang mencakup subjek-objek dan perangkat kelembagaan yang membentuknya. Setiap sistem jika diurai lebih rinci mempunyai beberapa subsistem yakni sistem-sistem yang lebih kecil. Sebaliknya, setiap sistem pada hakekatnya merupakan bagian dari sebuah suprasistem yakni sebuah sistem lebih besar. Sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Sistem ekonomi berkaitan dengan sistem lain dalam sebyah suprasistem kehidupan sosial kemasyarakatan.
3.2 Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, sistem ekonomi berkaitan pula dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Oleh karenanya, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam perjalanan atau penerapan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah negara terjadi benturan, konflik bahkan tentangan. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung. Terdapat kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi di sebuah negara bergandengan tangan dengan sistem politik di negara bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik.
Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga dibedakan berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti:
1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
3.3 Kapitalisme dan Sosialisme
Secara garis besar dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrem yaitu, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis ialah: setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Campur tangan pemerintah atau negara sangat minim, pemerintah lebih berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung perekonomian. Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah: setiap orang menerima imbalan yang sama. Kadar campur taangan pemerintah sangat tinggi, justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi what, how, dan for whom.
Dalam terminologi teori mikroekonomi, sistem ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas), meyakini kemampuan “the invisible hand” dalam menuju efisiensi ekonomi. Sistem ekonomi sosialis adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yag tidak memandang penting peranan kapital. Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh negara berkembang atau negara dunia ketiga. Dalam arti kadar kapitalismenya selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya senantiasa lebih besar.
3.4 Persaingan Terkendali
Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi kecuali untuk sumebr daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, berkenaan dengan kompetisi antar individu. Pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminatinya. Tetapi juga tidak membiarkan orang-orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jenuh pasar tenaga kerjanya. Jadi, tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta juga bukan sekadar menyediakan anggaran atau subsidi dana pendidikan, sebagaimana yang berlangsung pada umumna di negara kapitalis.
Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas bidang usaha. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi sekadar kebutuhannya. Iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana dan terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis perencanaan terpusat sehingga persaingan praktis terkendali, bahkan tidak adasama sekali. Dalam terminologi teori mikriekonomi, Indonesia tidak sepenuhnya menyandarkan perekonomian pada mekanisme pasar. Dalam memenuhi keinginan, masyarakat lebih memilih tercapainya keadaan optimum daripada peraihan kedudukan maksimum.
3.5 Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk meliha seberapa tebal kadar masing-masing”isme” yang mewarnai perekonomian dilihat dari dua pendekatan. Pertama, pendekatan faktual struktural ialah menelaah peranan pemerintah dalam struktur perekonomian. Kedua, pendekatan sejarah ialah dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan Y = C+I+G+(X-M). Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.
Keterangan: C = pengeluaran konsumsi masyarakat
I = pengeluaran investasi perusahaan
G = pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M = ekspor dan impor
Peranan pengeluaran konsumsi pemerintah relatif konstan atau stabil. Peranan pemerintah dalam perekonomian tidak cukup dilihat melalui variabel G. Hal ini mengingat didalam variabel I sesungguhnya terdapat unsur investasi pemerintah. Begitupun halnya dengan variabel (X-M) selisih neto ekspor-impor. Dapat disimpulkan bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung menurun. Keterlibatan pemerintah dalam mengatur sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaganya. Nyaris disemua sektor dan segala kegiatan bisnis pemerintah turut terlibat sebagai “pemain” dalam percaturan ekonomi. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Derasnya arus globalisasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia terseret arus kapitalisme.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar